Jakarta – Dalam menghadapi tantangan penyelesaian konflik di wilayah yang sulit dijangkau secara fisik, Indonesia mulai mengadopsi pendekatan penanganan konflik jarak jauh berbasis teknologi dan diplomasi digital. Langkah ini dianggap sebagai terobosan penting dalam merespons dinamika konflik modern yang semakin kompleks, tersebar lintas batas, dan kerap terjadi di ruang digital.

Salah satu contoh nyata adalah penanganan konflik horizontal di wilayah perbatasan dan daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh aparat maupun mediator perdamaian. Melalui penggunaan platform video konferensi, pemetaan konflik digital, dan forum dialog virtual, pihak-pihak yang berseteru kini bisa difasilitasi untuk berdialog tanpa harus bertemu langsung.

“Dengan keterbatasan geografis dan faktor keamanan, mediasi daring menjadi alternatif yang sangat efektif. Teknologi memberi ruang untuk mendekatkan mereka yang terpisah secara fisik, namun tetap memiliki niat baik untuk berdamai,” ujar Nursalim Akbar, Koordinator Tim Resolusi Konflik Kementerian Sosial.

Langkah ini juga didukung oleh kerja sama lintas sektor, termasuk organisasi masyarakat sipil, lembaga riset, serta universitas yang mengembangkan model resolusi konflik jarak jauh berbasis data. Salah satunya adalah Universitas Negeri Semesta yang meluncurkan program “PeaceHub Online,” sebuah platform mediasi virtual yang dilengkapi dengan sistem pemantauan emosi berbasis AI untuk mendeteksi eskalasi dalam percakapan daring.

Tak hanya dalam negeri, Indonesia juga menerapkan pendekatan ini dalam diplomasi internasional. Dalam forum ASEAN Peace Dialogue 2025, Indonesia memfasilitasi diskusi damai antara kelompok masyarakat sipil dari Myanmar yang selama ini mengalami hambatan komunikasi akibat pembatasan militer di wilayah mereka. Proses dialog yang dilakukan sepenuhnya secara daring tersebut menghasilkan deklarasi bersama untuk menghentikan kekerasan antar-etnis.

“Ini bukti bahwa pendekatan jarak jauh tidak mengurangi kualitas dialog. Justru, dengan metode ini, partisipasi masyarakat akar rumput bisa lebih luas,” kata Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri RI.

Namun, tantangan masih ada. Keandalan jaringan internet, keamanan siber, dan resistensi budaya terhadap mediasi virtual menjadi hambatan yang perlu diatasi. Untuk itu, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas SDM lokal dan penyediaan infrastruktur digital di wilayah konflik.

Seiring kemajuan teknologi, penanganan konflik jarak jauh tidak hanya menjadi pilihan praktis, tetapi juga strategi jangka panjang dalam membangun perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan. Inovasi ini menandai babak baru dalam upaya penyelesaian konflik—tanpa batas, tanpa kekerasan, dan tanpa harus berhadapan secara fisik.